GenPI.co - Surat Keputusan Bersama tiga menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut kekhususan agama terus menjadi isu publik yang menggelinding bak bola salju.
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) ikut memberi respons dengan kebijakan tiga kementerian berbeda tersebut.
BACA JUGA: Heboh Intoleransi di Sekolah, Menag Yaqut Beri Pernyataan Tegas
Wakil Sekretaris Pergunu Achmad Zuhri menyoroti aspek kearifan lokal tiap daerah yang seolah absen dalam SKB tersebut.
Menurutnya, setiap daerah memiliki keunikan dalam hal budaya dan norma yang tidak bisa diseragamkan dalam setiap wilayah.
“Walaupun memang sudah ada pengecualiaan Aceh sesuai ketentuan undang-undang, tetapi daerah lain yang memiliki religius lain juga perlu diperhatikan,” ujar Zuhri dalam keterangan pers NU Online, Jumat (5/1/2021).
SKB tersebut seharusnya bisa fokus untuk menganulir peraturan daerah yang diskriminatif.
Zuhri juga menyoroti SKB yang hanya berlaku bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta seolah tidak tersentuh.
Meskipun demikian, Pergunu mengapresiasi langkah tiga kementerian yang langsung merespons cepat kasus intoleransi di lingkungan sekolah.
BACA JUGA: 3M Belum Cukup, Menag Yaqut Instruksikan Prokes 5M, Top!
“Dengan SK ini diharapkan pemaksaan beragama melalui simbol-simbol keagamaan tidak menjadi laten, khususnya di dunia pendidikan,” pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News