Rekrutmen 1 Juta Guru ASN, Guru Honorer Kritik Nadiem Makarim

GenPI.co - Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo, yang meminta rakyat aktif mengkritik pemerintah. 

Ketua FGHBSN Rizki Safari Rakhmat mengemukakan, pernyataan tersebut menjadi momentum tepat untuk para guru honorer menyuarakan soal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

BACA JUGA: Tegas! Guru Honorer Wajib Seleksi PPPK, Nadiem: Tak Ada Kompromi

"Ada banyak kritikan serta keluhan guru honorer terkait rekrutmen PPPK ini. Semoga ditindaklanjuti pemerintah," kata Rizki kepada JPNN.com, Sabtu (20/2/2021).

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) telah mengajukan kebutuhan 1 juta guru ASN.

Kebutuhan tersebut akan direalisasi melalui seleksi PPPK tahun 2021.

Namun, Rizki Safari mengeluhkan jika Mendikbud Nadiem Makarim belum memutuskan pertimbangan rekrutmen PPPK dengan masa pengabdian, sertifikasi guru. 

Selain itu, FGHBSN juga mengatakan Nadiem terkesan tidak memaksimalkan kuota 1 juta guru PPPK. 

Hal ini, ujar Rizki, berdasarkan pernyataan bahwa pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos tes PPPK. Misalnya yang lulus kuota seleksi cuma 100 ribu, maka 100 ribu saja yang diangkat PPPK.

BACA JUGA: Mau Lulus Seleksi PPPK? Simak Info Terbaru dari Mendikbud Nadiem

"Kami kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Mas Menteri. Tidak ada bentuk penghargaan atau upaya pemenuhan kebutuhan mengangkat sesuai kuota 1 juta guru PPPK, hanya berpatokan pada proyek rekrutmen PPPK guru sebanyak 3 kali kesempatan," tuturnya. 

Pernyataan itu dinilai tak mempertimbangkan lama pengabdian para guru honorer.

"Kami merasa Mas Menteri memang tidak memihak kepada guru honorer yang selama ini bertahun-tahun mengisi kekosongan guru PNS, mengabdi, memberikan prestasi di sekolahnya, dan mengikuti proses sertifikasi guru dalam jabatan yang begitu ketat rekrutmennya," ujarnya.

Semua guru yang akan ikut seleksi PPPK, kata Rizki, dimulai dari nol tanpa melihat track record-nya. Pertimbangan hanya lulus tes, yang dianggap layak jadi PPPK.

Rizki mengungkapkan, agar Mendikbud merasakan atau memiliki pengalaman sebagai guru. 

Dengan begitu bisa mengetahui betapa beratnya menjadi guru honorer, karena selalu mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif. Belum lagi lemahnya bentuk perlindungan terhadap guru honorer. (*/JPNN)