GenPI.co - Banjir masih menjadi momok yang begitu berat bagi Jakarta. Sebab, persoalan itu tidak pernah tuntas dari masa ke masa.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menilai, banjir Jakarta beberapa waktu lalu disebabkan ketidakseriusan Gunernur Anies dalam normalisasi sungai.
"Anies harus menunjukan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir selama ini. Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Sebut Anies Tak Becus Tangani Banjir, PSI Ajukan Interpelasi
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit.
Akan tetapi, di Desember 2019 dan Februari 2020, Anies malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar.
"Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," jelasnya.
Justin menjelaskan, saat banjir menerpa Jakarta, Anies terlalu sibuk membicarkan penyebab banjir dan evakuasi korban banjir.
Padahal pada banjir 2016 lalu Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang. Tujuannya agar ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter.
"Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," jelasnya.
BACA JUGA: Jakarta Butuh 1,8 Juta Sumur Resapan, Solusi Ampuh Atasi Banjir?
Untuk itu, Anies harus punya solusi terhadap banjir Jakarta disisa-sisa masa jabatannya
"Pemprov DKI harus menjelaskan komitmennya untuk mengeksekusi solusi-solusi pencegahan banjir, terutama normalisasi sungai yang memang dibutuhkan agar kali tidak meluap," tukas Justin.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News