GenPI.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dengan tegas bicara jika perekrutan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) wajib pakai tes, tanpa terkecuali.
Mendengar pernyataan tersebut, sontak Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Nunik Nugroho mengaku sedih.
BACA JUGA: Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo: Jumlah PNS Mau Dirampingkan
"Ya Allah, hancur hati saya membaca pernyataan Pak Tjahjo Kumolo," kata Nunik Nugroho kepada JPNN, Rabu (24/32021).
Tenaga kependidikan (tendik) salah satu SMP Negeri di Kabupaten Magelang ini mengatakan, jika honorer K2 layak diangkat menjadi ASN tanpa melalui tes.
Nunik mengungkapkan selama ini begitu sulit bertahan dengan gaji sangat rendah. Walaupun sudah mulai ada perbaikan dengan adanya tambahan insentif dari Pemkab Magelang sebesar Rp1 juta dan tambahan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 650 ribu.
BACA JUGA: Mendadak Tjahjo Kumolo Bicara Soal Honorer, Ucapannya Tegas!
Total gaji yang diterima honorer usia 56 tahun tersebut sebesar Rp 1,65 juta per bulan. Dia mengaku jumlah tersebut masih sangat kurang karena semua harga barang kebutuhan mengalami kenaikan.
Karenanya, dia kecewa pengabdiannya selama 26 tahun 10 bulan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab, sejak 2014 sampai 2021 tidak ada formasi untuk tendik honorer.
Sementara yang diperhatikan pemerintah, ujarnya, hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Padahal, ujarnya, tendik yang juga menjadi ujung tombak di sekolah tidak mendapat kesempatan meningkatkan statusnya dari honorer ke ASN.
Sepertinya, kata Nunik, pemerintah hanya ingin memanfaatkan tenaga honorer karena bisa membayar gaji dengan murah tetapi pekerjaan administrasi beres.
"Apa pemerintah enggak melihat rambut kami memutih semua, kulit mulai keriput. Kami menua dan menghabiskan masa muda di sekolah," ujar Nunik.
Pengurus PHK2I pusat ini kembali mempertanyakan tujuan pemerintah tidak memberikan kesempatan tendik dan tenaga teknis administrasi lainnya dalam rekrutmen ASN.
Tenaga honorer terus dipakai, tetapi solusi untuk mereka tidak diberikan.
"DPR mau membahas regulasi peningkatan status honorer K2 khususnya tenaga teknis administrasi tetapi pemerintahnya banyak mikir. Maunya apa toh Pak Menpan-RB," uungkap Nunik.(*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News