GenPI.co - Pemerintah melarang masyarakat pulang kampung saat libur lebaran 2021, mulai dari 6-17 Mei 2021.
Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid-19.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, hal itu menjadi titik kritis maju atau mundurnya kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Tenang, Ada Kompensasinya
Pasalnya, setelah beberapa waktu lalu mengisyaratkan tak bakal melarang mudik lebaran, hari ini pemerintah mengumumkan bahwa mudik 2021 ditiadakan.
"Kebijakan plin plan memengaruhi ekspektasi dunia usaha, khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan," ujar Bhima kepada GenPI.co, Jumat (26/3).
Dia mencontohkan sektor usaha yang diharapkan akan melambung saat lebaran nanti, yaitu otomotif.
BACA JUGA: Kritik Pedas Dokter Tirta Soal Larangan Mudik: Tak Bisa Dicegah!
"Apalagi sudah dapat diskon PPnBM, kemudian genjot produksi. Tiba-tiba kebijakannya berubah, semua rencana bisa buyar semua," sambunya.
Tidak hanya otomotif, pengusaha fesyen juga sudah menyetok bahan baku. Kemudian, karyawan yang sempat di PHK berharap lebaran ini bisa mendapatkan pekerjaannya.
"Nah, kerugian itu kalau di total, tentu besar sekali karena ketidakpastian kebijakan," kata Bhima.
Menurut pria 32 tahun itu, pertumbuhan kuartal yang bertepatan dengan lebaran sebelumnya diperkirakan bisa positif. Kini proyeksinya diperkirakan turun kembali.
Adapun ketentuan mudik 2021 berlaku itu berlaku untuk seluruh ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News