GenPI.co - Larangan mudik dinilai Ketua DPR RI Puan Maharani sangat membingungkan. Tapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin justru bilang sebaliknya. Pemerintah disebutnya mengikuti dinamika yang ada.
Diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran covid-19.
BACA JUGA: Weton Mumpuni! Muda Disuka, Tua Kaya Raya
Di satu sisi, pemerintah melarang aktivitas mudik Lebaran 2021. Namun di sisi lain tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan ini dinilai membingungkan.
Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani berkaitan dengan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021.
Puan mengungkapkan, sebelum akhirnya melarang warga mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang.
Tapi faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.
“Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).
Soal ini , Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin punya jawabannya. Penanganan covid-19, menurutnya, jadi pemicunya.
Hal itu dinilai perlu dilakukan dengan menyesuaikan perubahan kondisi pandemi. “Perubahan itu terjadi dengan dinamika pergeseran manusia,” kata Mochtar Ngabalin saat dihubungi wartawan.
BACA JUGA: Weton Paling Sempurna! Nasib Baik, Hoki dan Rezeki, Semua Diambil
“Coba bayangkan kalau perubahan itu tidak mengikuti satu dinamika yang terjadi berubah dengan cepat kira-kira mau apa?" tanya dia.
Pengendalian warga saat mudik dan berwisata, bagi dia, adalah dua hal berbeda. .Menurutnya, kondisi mudik lebaran tidak dapat dikontrol.
Sedangkan tempat wisata dapat dikontrol dengan protokol ketat. “Mudik sama sekali tidak bisa dikontrol. Kalau wisata pasti akan dipakai dengan protokol kesehatan ketat,” ujar Ngabalin. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News