GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga mengatakan hasil survei dari berbagai lembaga mengenai elektabilitas tokoh yang dirilis belakangan ini terbilang meragukan.
Menurut Ritonga, sebagian dinilai relatif konsisten, tetapi banyak juga yang bertolak belakang.
"Hasil elektabilitas calon Presiden 2024 yang relatif konsisten ada enam nama. Mereka itu, antara lain Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Sabtu (17/4).
BACA JUGA: Rocky Gerung Bongkar Skenario Lembaga Survei, Sangat Berbahaya
Bahkan, muncul nama lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, Wakil DPR RI Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Sebenarnya, menteri-menteri itu selama ini elektabilitasnya sangat rendah bahkan, tidak muncul," jelasnya.
Dia mempertanyakan prestasi dan kinerja para menteri tersebut. Sebab, selama menjabat belum ada gebrakan yang menonjol.
Selain itu, ada juga survei tokoh wanita yang dianggap layak dipilih bila pilpres digelar hari ini. Hasilnya, elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani paling tinggi.
"Hasil survei ini juga menimbulkan pertanyaan menurut saya. Puan yang selama ini elektabilitasnya sangat rendah, tiba-tiba menjadi perempuan paling layak dipilih pada pilpres nanti," sambungnya.
Akademisi ini juga heran dengan kemunculan nama istri Presiden RI Iriana yang dinilai terhitung jari muncul ke publik.
"Ironinya, setelah hasil survei itu dirilis, banyak komentar dari pengamat yang bernada positif terhadap Airlangga Hartarto, Puan Maharani, dan Iriana Jokowi," sahutnya.
Dia sangat menyayangkan kalau hasil survei tersebut ternyata invalid dan digunakan untuk menggiring masyarakat memilih sosok tertentu.
"Ini, kan, namanya pembohongan publik," tegas Jamiluddin.
BACA JUGA: Soroti Lembaga Survei Pilpres, Rocky Gerung Sentil Dana Oligarki
Lembaga survei yang seperti itu dinilai akan kehilangan kredibilitas. Hasil survei seperti itu bahkan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
"Untuk mencegah hal itu, sebaiknya semua lembaga survei bersama-sama membuat kode etik. Dengan begitu, akan ada sanksi yang diberikan kalau melanggar," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News