GenPI.co - Akademisi Philipus Ngorang memberikan pendapatnya terkait surat dari Serikat Bersama Garuda Bersatu (Sekber) yang berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam surat tertanggal 12 Juli 2021 itu, Sekber mengatakan bahwa kondisi flag carrier Garuda Indonesia berada di ambang kebangkrutan.
Menurut Ngorang, APBN yang menjadi modal utama BUMN adalah barang publik yang penggunaannya kerap dilakukan secara semena-mena.
“Terkadang bahkan mindset-nya dana itu tidak apa-apa untuk dikorupsi atau dibagi-bagi ke jajaran direksi lain karena berpikir negara tak akan bangkrut,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (18/7).
Ngorang menilai bahwa pertanggungjawaban BUMN terhadap APBN kerap tidak ada kejelasan atau transparansi.
“Kalau memakai APBN, harus dilihat apa yang sudah dipakai oleh APBN itu. Misalnya, kalau untuk infrastruktur, harus dilihat seperti apa bentuk pembangunannya,” ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan jika APBN digunakan untuk modal usaha suatu perusahaan, seharusnya jumlah keuntungan menjadi indikator penting dalam pertanggungjawaban.
“Ke mana keuntungan Garuda Indonesia selama ini? Tidak mungkin Garuda tak pernah untung, tapi lalu keuntungannya disimpan di mana? Sudahkah dikembalikan ke negara?” katanya.
Ngorang mengaku takut jika memang ada keuntungan, hasilnya tidak dikembalikan kepada negara dan justru dibagi-bagi ke pihak-pihak tertentu saja.
“Saat pariwisata naik, dapat uang banyak, lalu dibagi-bagi begitu saja. Entah dalam bentuk gaji yang besar atau tunjangan hari raya yang besar. Bukannya justru disimpan sebagai dana darurat,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News