GenPI.co - Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI telah menyalurkan stimulus belanja pemerintah berupa subsidi bunga kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Total usaha mikro yang telah menerima bantuan tersebut sebanyak 6,6 juta, dan 844 ribu nasabah supermikro.
BACA JUGA: BRI Kembali Menggelar BRILian Preneur UMKM Export 2020
Tidak hanya itu, BRI juga memberikan subsidi gaji senilai Rp 3,5 triliun untuk 2,9 juta orang penerima.
Sementara itu untuk stimulus government guarantee, hingga 7 Desember 2020 BRI telah menyalurkan kredit senilai Rp 7,5 triliun.
BRI juga melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp 213 triliun kepada 2,9 juta nasabahnya sesuai dengan POJK 11/2020.
Stimulus tersebut untuk mengerek daya beli dan permintaan UMKM meningkat.
Dengan begitu produksi UMKM dapat tumbuh dan terserap di pasar, karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
BACA JUGA: UMKM Indonesia Berpeluang Ekspor ke Australia, Begini Caranya!
"Semakin banyak mengkonsumsi produk UMKM maka bisa meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sunarso saat pembukaan UMKM Expor(RT) Brilianpreneur 2020, Kamis (10/12/2020).
Hal itu pula yang salah satu tujuan digelarnya Brilianpreneur UMKM Export 2020.
Menurut Sunarso, melalui program ini, produk UMKM tidak hanya diserap pasar domestik tetapi juga pasar ekspor.
Dengan begitu UMKM banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa menjaga sustainability kesejahteraan masyarakat.
Sunarso juga mengatakan ada tiga stimulus yang menurutnya paling efektif.
Pertama, pemerintah menempatkan dana lembaga pembiayaan, Namun langkah ini masih belum dibutuhkan kembali karena justru sekarang perbankan tengah mengalami kelebihan likuiditas.
"Perbankan lagi kelebihan uang, yang minta kredit yang kurang. Karena buat apa mereka kredit kalau tidak ada yang beli barangnya," katanya.
Stimulus kedua, yakni menumbuhkan daya beli masyarakat salah satunya melalui belanja negara.
Selain itu, bisa juga dengan memberikan subsidi pada UMKM atau memberikan bantuan sosial yang memacu masyarakat dapat membeli produk UMKM.
Ketiga, jaminan risiko yang diberikan pemerintah pada perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.
"Untuk itu pemerintah bisa memberikan jaminan agar kredit bisa disalurkan dan risikonya juga bisa diminimalkan," kata Sunarso.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News