GenPI.co - Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dalam penerapan menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan menuntut peran multiaktor.
"Peran multiaktor ini melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun no- pemerintah," kata Advisor SDG Academy Indonesia Erna Witoelar.
BACA JUGA: IHSG Hari Ini Lemas, Analis Saham Urai Penyebabnya!
Hal itu dia sampaikan dalam webinar yang diselenggarakan SDG Academy bertajuk Sebuah Refleksi, 5 Tahun Perjalanan SDGs di Indonesia: Menjaga Janji
Tidak Seorang pun yang Tertinggal, Selasa (15/12/2020).
Sebagai pihak non-pemerintah, Erna mengatakan pemerintah pusat dan daerah masih perlu berkoordinasi dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Saya rasa sistemnya dari pemerintah pusat sudah bagus, tapi belum berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Erna menilai peran LSM lebih banyak dalam memberdayakan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan.
"Hal ini wajar, karena sosialisasi dari Bappenas ke Bappeda butuh waktu yang cukup lama," paparnya.
BACA JUGA: Harga Emas Antam Turun Lagi, Analis Komoditas Beberkan Prediksi
Namun, kerja aktor non-pemerintah dinilai Erna sebagai pekerjaan sukarela.
"Kami memang tak ambil pusing soal peran ini. Yang penting, kami bisa bekerja sama dengan siapapun yang punya tujuan yang sama dengan kami," aku Erna.
Oleh karena itu, banyak terbentuk organisasi seperti filantropi dan pebisnis yang berdedikasi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Jika pemerintah bisa naik ke jaringan-jaringan ini, maka pasti akan lebih banyak pihak yang ikut serta dalam memperlancar pembangunan berkelanjutan," kata Erna. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News