GenPI.co - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Dedi Mulyadi menyayangkan adanya pengurangan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2021.
Dia meminta agar pengurangan anggaran tersebut tidak mengorbankan layanan KKP yang berhubungan dengan masyarakat.
BACA JUGA: KKP Tetapkan 20 Jenis Ikan yang Dilindungi, Termasuk Arwana Irian
Sebab, Dedi Mulyadi berharap KKP mampu membuat program serta langkah-langkah yang strategis dan cermat.
“Hal tersebut diperlukan dalam rangka menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi nasional,” ujar Dedi, baru-baru ini, di Jakarta.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga menjabarkan isi surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 terkait penghematan belanja KKP 2021, dengan pagu anggaran yang semula Rp6,65 triliun menjadi Rp 6,49 triliun.
BACA JUGA: Regina Ivanova Menikah, Intip Potret Romantisnya saat Bulan Madu
“Sementara ini anggarannya di bawah Rp10 triliun diharuskan mengurus laut, sungai, dan danau di seluruh Indonesia dengan anggaran yang terbatas,” ucap Dedi.
Dia juga menambahkan pagu KKP tidak sampai 1 persen dari keseluruhan dana APBN.
Belum lagi anggaran KKP sempat dipotong pula saat pandemi tahun lalu. Menurut Dedi, KKP salah satu ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia.
Untuk itu, lembaga ini harus dapat memaksimalkan kinerjanya di tengah keterbatasan anggaran negara.
“Walau dengan modal dasar yang dipotong, semoga KKP bisa melakukan pelayanan dan penugasan lebih baik kepada para nelayan, pembudidaya, tambak, dan melakukan pemuliaan laut di sekitar garis pantai, menjaga ekosistem laut dan juga air tawar,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News