GenPI.co - Pemerintah diminta mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Hal ini seiring kenaikan harga LPG nonsubsidi atau tabung 12 kilogram (kg) yang akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari menuturkan dengan kenaikan LPG 12 kg, masyarakat kemungkinan besar beralih mengonsumsi LPG subsidi atau tabung 3 kg.
"Telah terjadi pergeseran dari masyarakat. Masyarakat beralih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu diperhatikan secara detail oleh pemerintah," kata Diah, Jumat (15/4).
Diah juga melihat kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan imbas pandemi covid-19.
Bahkan, ekonomi masyarakat kelas menengah juga terdampak dan membuat daya belinya tertekan.
Oleh karena itu, jargas rumah tangga menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga yang lebih terjangkau.
Dia menyebut pemanfaatan gas bumi belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal sumber gas bumi Indonesia cukup melimpah.
Pemerintah dinilai bisa menugaskan PT PGN Tbk untuk memperluas infrastruktur jargas rumah tangga.
"Potensi gas Indonesia sangat besar. Hal ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah. Ini perlu ditopang kebijakan yang progresif," ujarnya.
PT PGN Tbk memastikan terus mendukung transisi energi lewat keterserdiaan pasokan dan infrastruktur gas yang memadai.
Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto menuturkan perseroan dalam jangka pendek akan meningkatkan sumber pasokan gas bumi dan memperkuat pembangunan infrastruktur.
Hal ini sekaligus untuk mendorong kebijakan bauran energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23 persen pada 2025.
Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menuju emisi nol pada 2060.
"Pembangunan infrastruktur yang semakin tertintegrasi ini akan menjadi prioritas utama PGN," ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News