GenPI.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan gejolak di sektor energi membuat pihaknya tengah mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon.
"Kami harus mengkalkulasi mengenai penerapannya yang harus tetap positif untuk ekonomi kita sendiri, terutama untuk nanti diversifikasi energi," ucap Sri Mulyani seusai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (28/6/2022).
Dia mengaku, saat ini pemerintah sedang mengatasi ketidakpastian yang berasal dari global, terutama harga-harga energi yang sedang bergejolak.
Sebab, Eropa dan Rusia sedang memberhentikan pasokan gas, bahkan menggunakan batu bara lebih banyak.
Sri Mulyani merasa kondisi Eropa maupun Rusia perlu dikalkulasi sangat hati-hati, karena menyangkut berbagai kebijakan energi, termasuk di dalamnya pajak karbon.
"Kami akan terus rumuskan, peraturan dan regulasi tetap kami susun," ungkapnya.
Selain itu, Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu menjelaskan penyusunan aturan implementasi pajak karbon sangatlah penting dilakukan lantaran perubahan iklim adalah kekhawatiran bagi dunia dan terutama bagi Indonesia.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan penerapan pajak karbon akan memperhatikan kondisi ekonomi sehingga bukan semata-mata permasalahan penerimaan negara.
"Ini permasalahan ekosistem, pokoknya kami perhatikan kesiapan keseluruhan ekosistemnya terlebih dahulu," terang Suahasil.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan berapa besaran karbon yang bisa diemisikan per sektor ekonomi barulah kemudian akan dibuat pasar karbonnya.
"Jadi, perusahaan penghasil emisi bisa mencari karbon kredit di pasar tersebut," tutur dia.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News