GenPI.co - Direktur center of economics and law studies Bhima Yudhistira mengkritisi pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan BBM.
Menurutnya, bansos tersebut hanya melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan saja.
"Itu tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM," ujar Bhima kepada GenPI.co, Selasa (6/9).
Ekonom itu menyebut, misalnya kelas menengah rentan sebelum harga BBM naik masih sanggup membeli.
Bhima melanjutkan, kenaikan Pertalite sebesar Rp 10 ribu per liter membuat mereka turun menjadi orang miskin.
"Data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin paska kebijakan BBM subsidi naik," tuturnya.
Untuk itu, kata Bhima, pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat.
Pemerintah juga melakukan pembatasan dengan menyasar pengguna solar.
"Misalnya, yang selama ini dinikmati industri skala besar, pertambangan dan perkebunan tapi cara pemerintah justru mengambil langkah naikkan harga BBM subsidi," tuturnya.
Kenaikan harga menurutnya merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif.
Dia juga menegaskan bahwa tujuan utama untuk membatasi konsumsi Pertalite subsidi juga tidak akan tercapai.
"Di saat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi Rp 14.500 per liter. Akibatnya, pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News