GenPI.co - Pemerintah terus mendorong Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam program pengembangan biodiesel.
Badan Usaha BBN diharapkan berkomitmen dalam penyediaan pasokan/feedstock dan ketersediaan bahan pendukung karena kebutuhan biodiesel terus meningkat.
Selain itu, pemerintah mendorong Badan Usaha BBN memperbaiki mutu, mendukung moda penyaluran, dan mendahulukan kebutuhan biodiesel domestik.
Direktur Bioenergi Edi Wibowo menjelaskan, sejak diluncurkan pada 2006, penyediaan dan pemanfaatan biodiesel secara nasional terus mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi volume produksi, persentase campuran, jumlah perusahaan yang terlibat dalam penyediaan biodiesel, dan peningkatan kualitas produk.
“Karena kebutuhannya terus meningkat, kami berharap seluruh Badan Usahan BBN dapat mempersiapkan segala sesuatunya,” tutur Edi saat seremonial perluasan pabrik biodiesel PT Smart Tbk di Desa Tarjun, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Rabu 21/9).
Menurut Edi, hanya terdapat kurang dari sepuluh Badan Usaha BBN dengan produksi 1,7 juta kL per tahun pada tahap awal pengembangan biodiesel.
Saat ini, total kapasitas terpasang industri biodiesel dari 43 perusahaan mencapai 18,3 juta kL.
Dari total tersebut, hanya 23 BU BBN yang aktif berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 16,65 juta kL. Mayoritas berlokasi di wilayah Indonesia Bagian Barat.
Pengembangan Pabrik Biodiesel PT Smart Tahap II yang sudah selesai akan meningkatkan kapasitas sebesar 1.650 ton per hari.
Hal itu akan meningkatkan ketahanan pasokan biodiesel di wilayah tengah dan timur Indonesia.
Ke depannya, pemerintah berharap pengembangan industri biodiesel di wilayah timur Indonesia meningkat.
Dengan demikian, penyaluran biodiesel makin efisien. Program Mandatori Biodiesel sendiri adalah program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah.
Tujuan utamanya di antaranya ialah meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Tujuan lainnya ialah mengurangi emisi gas rumah kaca serta untuk stabilisasi harga sawit melalui penyerapan produksi sawit yang masif dan berkesinambungan demi kepentingan domestik.
Program pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan menjadi salah satu program prioritas dalam pengembangan EBT dan upaya pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
“Implementasi mandatori B30 pada 2021 dengan total penyaluran domestik sebesar 9,3 juta kL telah memberikan manfaat berupa penghematan devisa sebesar Rp 66 triliun,” ucap Edi.
Dia mengatakan implementasi itu juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari satu juta orang, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas lingkungan sebesar 24,6 juta ton CO2e.
“Untuk 2022, dari total alokasi sebesar 11,02 juta kL. Hingga minggu kedua September 2022 sudah terealisasi sebesar 7,03 juta kL atau mencapai lebih dari 63,7 persen dari total alokasi,” jelas Edi.
Dia menjelaskan pengembangan biodiesel bisa lebih memberi manfaat melalui prioritas penggunaan komponen dalam negeri.
Edi pun mengapresiasi PT Smart Tbk yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi mandatori biodiesel.
PT Smart telah menunjukkan dukungannya pada program Pemerintah, dengan berkomitmen pada penyaluran Biodiesel sejak mengikuti pengadaan pada 2016 hingga sekarang.
Perusahaan itu juga telah memprioritaskan penggunaan komponen dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN lebih dari 90 persen. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News