GenPI.co - Perekonomian dunia sedang melambat dan diprediksi hanya tumbuh 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada 2023.
Purchasing Managers’ Index Indonesia menunjukkan kecenderungan itu meskipun masih dalam zona ekspansi, yakni 50,3 persen pada November. Sebelumnya, angka berada di leve 51,8 persen.
Di sisi lain, tingkat inflasi setelah kenaikan BBM pada September lalu telah memperlihatkan penurunan dan menyentuh 5,42 persen (yoy) pada November.
Sementara itu, keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen pada triwulan ketiga 2022 juga terus dijaga pemerintah, termasuk dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.
“Jadi, digitalisasi menjadi sangat penting dan kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 di Indonesia,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta, Selasa (6/12).
Urgensi transformasi ekonomi berbasis digital juga tercermin dari isu prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia.
Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadikan Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.
Dalam skema Digital Ekonomi Framework Agreement, Indonesia juga telah menyiapkan QRIS yang interoperable antarnegara ASEAN.
Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.
Menko Airlangga juga mendorong Satgas P2DD dan Tim P2DD untuk memperkuat koordinasi di pusat dan daerah guna mendorong digitalisasi, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).
Sesuai hasil sejumlah kajian, pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1 persen per tahun.
“Kami juga mengapresiasi P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 P2DD menargetkan 65 persen pemda masuk dalam kategori digital. Dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, dan wali kota dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting,” ujar Menko Airlangga.
Dengan tingkat partisipasi mencapai 479 pemda (88,38 persen) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 27 Bank (100 persen), dalam Rakornas tersebut juga diberikan penghargaan kepada TP2DD di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta BPD terbaik.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan bahwa Pemda dibagi menjadi 3 wilayah untuk mendorong terciptanya level playing field.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News