Pemerintah Siapkan Kebijakan Demi Jaga Resiliensi Perekonomian Nasional

GenPI.co - Sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional bahkan meski terdapat gejolak dan tantangan akibat pandemi covid-19. 

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDB nasional sebesar 18,57 persen dimana di Triwulan 1-2023 tumbuh 4,43 persen (yoy).

Partisipasi terhadap realisasi investasi juga cukup besar. Data BKPM menunjukan hingga semester 1-2023 industri pengolahan manufaktur berkontribusi 39,8 persen terhadap total investasi yang mencapai Rp270,3 triliun atau naik 17 persen (yoy). 

BACA JUGA:  Jaga Ketahanan Ekonomi, Pemerintah Berlakukan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA

Angka itu merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa (41,9 persen) atau Rp284,1 triliun.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sekaligus Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan sejumlah isu-isu aktual terkait dengan perekonomian saat ini.

BACA JUGA:  Maksimalkan Program SLM MDTF Periode II, Pemerintah Dukung Pengelolaan Lanskap Terintegrasi

"Ekspektasi perusahaan manufaktur Indonesia juga impresif, bertahan di level positif yakni 53,30 di bulan Juli 2023,” kata MHaryo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemetaan dan Penanganan Isu Aktual yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Bogor, Kamis (3/8).

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. 

BACA JUGA:  Pemerintah Akselerasi KEK Menjadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah

Ini capaian yang bagus di tengah isu perlambatan ekonomi global. 

“Mudah-mudahan dari sektor industri ini, dari neraca perdagangan kita bisa tetap menjaga surplus,” ungkap Haryo.

Dalam rangka penguatan industri dalam negeri, Pemerintah terus mendorong akselerasi kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA. 

Dengan program hilirisasi, produk-produk dalam negeri tidak hanya dapat menggantikan barang impor, namun juga dapat memasok kebutuhan dunia dalam rangka partisipasi rantai pasok global.

“Terkait kebijakan hilirisasi industri, ini yang sedang betul-betul di setiap kami membuat siaran pers, maupun publikasi terkait industri di Kedeputian 5, kami selalu kaitkan dengan hilirisasi industri yang memang sekarang sedang di dorong Pemerintah,” ujar Kepala Biro Haryo.

Pemerintah juga concern dalam perbaikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi, dengan meluncurkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Haryo mengatakan antisipasi Pemerintah terhadap perlambatan ekonomi global di tahun 2023 yang dapat menyebabkan penurunan permintaan global dan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke depan. 

Untuk meningkatkan resiliensi perekonomian nasional, diperlukan transimisi peningkatan kinerja ekspor melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor, Revisi Peraturan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan penguatan implementasi Local Currency Settlement (LCS).

untuk menjaga resiliensi industri manufaktur tetap tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan baik domestik maupun global, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan melalui berbagai kebijakan seperti penguatan pasar dalam negeri melalui Bangga Buatan Indonesia, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  (P3DN), serta subtitusi impor dan peningkatan ekspor.

“Jadi bagaimana pentingnya kinerja ekspor kita ini tetap terjaga, sehingga kita tetap punya peran walaupun ekonomi global melambat, eskpor kita tetap terjaga sehingga nanti efeknya petumbuhan ekonomi kita juga tetap terjaga,” kata Haryo. *)