DPR Dukung Menteri Bahlil Kawal Pabrik Kemasan RAPP di Riau, Ini Alasannya

GenPI.co - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid memberikan dukungan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dukungan diberikan kepada Menteri Bahlil terkait progres pabrik kemasan Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan.

Semua berawal dari meningkatnya permintaan industri pulp dan kertas dari Menteri Bahlil karena dianggap berkontribusi terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

BACA JUGA:  Manuver Menteri Bahlil Menuai Sanjungan dari Pakar Ekonomi, Ini Katanya

Menurut politisi asal Riau itu, permintaan Menteri Bahlil ini sangat bagus dan menjadi patokan bagi perusahan dalam membantu meningkatkan ekonomi nasional lewat penyerapan tenaga kerja baru.

Namun, pemerintah juga perlu melihat atau mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku industri ini agar keinginan bersama meningkatkan ekonomi nasional berjalan baik.

BACA JUGA:  Menteri Bahlil Minta Freeport Bangun Smelter, Pengamat Ekonomi Beri Dukungan

“Bagus dong. Artinya memang kalau para pengusaha diminta kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian nasional, tentu segala sesuatu harus ada komunikasi," buka Abdul dari rilis yang diterima GenPI.co, Minggu (13/8).

"Seperti apa kendalanya, apa yang dibutuhkan oleh para pelaku industri ini supaya memang betul-betul antara keinginan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan selalu match,” tambah Abdul.

BACA JUGA:  Indonesia Diganggu IMF dan WTO, Menteri Bahlil Didukung Ekonom

Dikatakan Abdul, rencana perusahan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL Group) meningkatkan investasi di anak perusahannya yakni RAPP sebesar Rp 33,4 triliun selama periode 2021 hingga 2023 mendapat dukungan penuh darinya.

Pasalnya, investasi tersebut akan menghadirkan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

“Bagus itu, bagus. Artinya begitu investasi ada tentu lapangan pekerjaan terbuka, begitu pekerjaan terbuka tentu konsumsi meningkat, kalau konsumsi meningkat tentu pertumbuhan juga meningkat,” ucapnya.

Namun, meski informasi tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja harus diutamakan dari dalam negeri, bukan dari luar negeri.

Pasalnya, jika diutamakan pekerja luar maka akan menimbulkan kecemburuan dan berujung pada aksi-aksi yang tidak diinginkan bersama, dan kondisi itu akan memperburuk ekonomi nasional.(*)