GenPI.co - Kinerja Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait investasi di Pulau Rempang mendapat apresiasi dari DPR.
Apresiasi diberikan karena Menteri Bahlil dapat meredakan polemik investasi Rempang Eco City, dengan bertemu langsung ke tokoh dan masyarakat Melayu Tua, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan itu, Menteri Bahlil memastikan bahwa hak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dapat terpenuhi, namun juga menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.
Bahlil menegaskan, penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara yang baik.
Dirinya menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
"Pemerintah tak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan maksimal. Formulasi dan solusinya, per KK diberikan lahan seluas 500 meter persegi disertai sertifikat, juga pembiayaan membangun rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per KK," ujar Bahlil dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (21/9).
Menanggapi pernyataan Menteri Bahlil, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mendukung langkah pemerintah untuk memberikan ganti rugi berupa lahan seluas 500 meter persegi dan bantuan dana untuk pembangunan rumah sebesar Rp 120 juta per KK.
“Yang penting komunikasinya baik,” kata Mukhtarudin.
Menurut politisi Partai Golkar ini, masyarakat Pulau Rempang merupakan bagian dari warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban memenuhi hak mereka untuk keberlanjutan hidup, serta memperlancar pembangunan Rempang Eco City.
“Mereka adalah warga Indonesia, berhak mendapatkan penghidupan yang layak, dan yang menjadi hak mereka harus di berikan dan mereka menerima dengan ikhlas,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPR Komisi VII lainnya Sartono Hutomo mengatakan, pembangunan Rempang Eco City sangat baik.
Namun perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Semua perencanaan pasti baik niatnya, tapi sekedar niat baik saja tidak cukup. Perlu ada persiapan yang matang, perilaku pembangunan yang baik tidak 'abuse of power' yang pada akhirnya rakyat negara ini yang jadi korban,” kata Sartono.
Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, salah satu keuntungan investasi yang masuk ke Indonesia adalah membuka lapangan kerja baru, dan pemerintah harus mengutamakan warga lokal mendapatkan pekerjaan.
“Bila suatu saat investasi berjalan lancar, jadikan rakyat penerima keuntungan yang pertama, bukan hanya segelintir pemegang kepentingan saja yang mendapat hasil memuaskan dari mengatasnamakan semua untuk rakyat,” jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News