GenPI.co - Dewan Keamanan PBB kembali menuntut pemulihan demokrasi di Myanmar dan pembebasan semua tahanan termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Dilansir Reuters, Sabtu (1/5/2021), PBB juga mendukung seruan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk segera diakhirinya kekerasan dan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
BACA JUGA: Digempur AS, Iran Ciut Ngadu ke PBB, Dunia Dibuat Gempar
Pernyataan pers dewan tersebut menyusul pengarahan dari utusan tertinggi PBB bahwa tuntutan yang kuat dan bersatu untuk demokrasi oleh rakyat Myanmar yang telah melakukan protes sejak perebutan kekuasaan militer telah menciptakan 'kesulitan tak terduga' bagi para pemimpin militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan berisiko membawa administrasi negara terhenti.
Anggota Dewan Keamanan turut menegaskan kembali keprihatinan mereka yang mendalam atas situasi di Myanmar setelah deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer pada 1 Februari dan menegaskan kembali dukungan mereka untuk transisi demokrasi Myanmar.
Dewan juga mengulangi pernyataan sebelumnya, yang termasuk mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil, menyerukan pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan.
Seperti diketahui, protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri sejak kudeta.
"Administrasi umum negara dapat mengambil risiko terhenti karena gerakan pro-demokrasi terus berlanjut meskipun penggunaan kekuatan mematikan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan sebagai bagian dari represi militer," kata utusan tersebut, menurut para diplomat.
Semnetara, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok advokasi yang melacak penangkapan dan kematian sejak kudeta, melaporkan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 759 pengunjuk rasa sementara lebih dari 4.500 orang telah ditahan karena menentang kudeta. Sekitar 3.485 orang masih ditahan.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Keamanan mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, menyerukan pemulihan demokrasi, dan pembebasan mereka yang ditahan.
Selain itu, kelompok masyarakat sipil mengatakan Dewan Keamanan perlu menyetujui tanggapan yang lebih tegas.
BACA JUGA: Koalisi Top Minta Beking PBB! Ada China, Rusia, Korut dan Iran
“Militer telah mengingkari 'konsensus' cacat yang dicapai dengan para pemimpin ASEAN, jadi sangat penting bagi masyarakat internasional untuk tidak memperlakukan hasil akhir pekan lalu sebagai jalan yang sah ke depan untuk Myanmar,” tegas Presiden dari Pusat Keadilan Global, Akila Radhakrishnan.
Adapun, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 20.000 orang telah meninggalkan rumah mereka dan tetap terlantar di Myanmar sementara hampir 10.000 telah melarikan diri ke negara-negara tetangga.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News