Kejam, Presiden Mali Disikat Militernya Sendiri

GenPI.co - Presiden Mali Bah Ndaw, Perdana Menteri Moctar Ouane, dan Menteri Pertahanan Souleymane Doucoure ditahan oleh pejabat militernya sendiri sendiri.

Dilansir dari Reuters, kondisi  itu menambah kekacauan politik hanya beberapa bulan setelah kudeta militer menggulingkan presiden sebelumnya.

BACA JUGA: Suriah Meradang, Israel DItuduh Lancarkan Serangan Misterius

Ketiga petinggi negara itu dibawa semuanya ke pangkalan militer di Kati di luar ibu kota Bamako.

"Beberapa jam setelah dua anggota militer kehilangan posisi mereka dalam perombakan pemerintahan," kata sumber diplomatik dan pemerintah.

Kondisi itu dapat memperburuk ketidakstabilan di negara Afrika Barat. 

Karena, kelompok-kelompok yang kejam yang terkait dengan Al-Qaidah dan ISIS menguasai sebagian besar wilayah gurun di utara.

BACA JUGA: Alissa Wahid Ungkap Pesan Gus Dur Sebelum Lengser, Mengejutkan

Ketidakstabilan politik dan pertikaian militer telah mempersulit upaya kekuatan Barat dan negara-negara tetangga.

Hal itu untuk menopang negara yang miskin, berkontribusi pada ketidakamanan regional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya misi di Mali dengan menyerukan pembebasan ketiga pejabat negara itu tanpa syarat.

Delegasi dari badan pembuat keputusan regional ECOWAS akan mengunjungi Bamako pada Selasa, (25/5/2021) untuk membantu menyelesaikan "percobaan kudeta", ECOWAS, PBB, Uni Afrika, Uni Eropa dan beberapa negara Eropa mengatakan dalam pernyataan bersama.

"Komunitas internasional sebelumnya menolak setiap tindakan yang dipaksakan dengan paksaan, termasuk pengunduran diri secara paksa," kata kelompok itu.

BACA JUGA: Terungkap Kombinasi Maut Capres dan Cawapres PKS di Pilpres 2024

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS meminta dalam sebuah pernyataan untuk "pembebasan tanpa syarat dari mereka yang saat ini ditahan".

Ndaw dan Ouane telah ditugaskan untuk mengawasi transisi 18 bulan kembali ke pemerintahan sipil setelah pengambilalihan Agustus lalu.

Akan tetapi, mereka tampaknya telah bergerak melawan kendali militer atas sejumlah posisi kunci.

"Pencabutan pilar-pilar kudeta merupakan kesalahan penilaian yang sangat besar," kata seorang mantan pejabat senior pemerintah Mali kepada Reuters. (*)