Kekacauan Makin Tak Terkendali, Otoritas Palestina Minta Israel..

GenPI.co - Otoritas Palestina (Palestine Authority/ PA) diberitakan tengah meminta izin kepada Israel untuk mendapatkan peralatan anti huru hara tambahan.

Situs Berita Ynet melaporkan pada Selasa (29/6) malam, langkah itu untuk mengantisipasi meningkatnya protes atas kematian tokoh oposisi terkemuka Nizar Banat saat dia berada dalam tahanan pasukan keamanan Otoritas Palestina.

Pasukan keamanan menangkap Banat dalam serangan Kamis (24/6) pekan laludi Hebron. Menurut keluarganya, dia dipukuli dengan kejam sebelum mereka menyeretnya pergi.

BACA JUGA:  Israel Punya Rudal Maut Baru, Kemampuannya Bikin Musuh Gemetar

Kematian Banat memicu protes di Hebron dan Ramallah selama akhir pekan, dengan ribuan orang menyerukan diakhirinya kekuasaan Presiden Mahmoud Abbas.

Pasukan keamanan Otoritas Palestina menindak demonstrasi Ramallah, menembakkan gas air mata dan menangkap pengunjuk rasa.

BACA JUGA:  Warga Makin Marah, Otoritas Palestina pun Beri Angin Surga

Kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa petugas dengan pakaian sipil sengaja menargetkan wartawan untuk memastikan bahwa rekaman tindakan keras itu tidak sampai ke pers.

Ynet melaporkan, persediaan instrumen pembubaran massa milik Otoritas Palestina telah berkurang dalam beberapa terakhir.

BACA JUGA:  Tepi Barat Membara, Aktivis HAM Beber Borok Otoritas Palestina

Kondisi itu membuat mereka meminta Israel untuk menyetujui pengiriman tambahan.

Israel sendiri mengontrol semua penyeberangan perbatasan masuk dan keluar dari Tepi Barat. Otoritas Pelstina tidak dapat memperoleh persenjataan tanpa koordinasi dengan Israel.

Namun negara Yahudi itu sebelumnya telah memberikan peralatan tambahan kepada PA ketika pasukan keamanannya berjuang untuk menjaga hukum dan ketertiban di Tepi Barat.

Pada 2016, perdana menteri Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanan saat itu Avigdor Lieberman setuju untuk mengizinkan pengiriman kendaraan lapis baja Yordania ke PA.

Harian Haaretz melaporkan pada saat itu, peralatan tersebut untuk menindak kerusuhan di Tepi Barat utara.

Masa jabatan empat tahun Mahmoud Abbas sebagai presiden berakhir pada 2009, tetapi sejak itu dia melanjutkan pemerintahannya dengan dekrit darurat.

PA belum melakukan pemilihan presiden sejak pemilihan Abbas pada tahun 2005. Survei secara teratur menemukan bahwa mayoritas warga Palestina menuntut pengunduran dirinya.(*)