Aksi AS ini bakal Bikin Amarah Korea Utara Meledak!

GenPI.co - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Departement of Justice/ DoJ) pada hari Jumat (30/7) lalu mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker seberat 2.734 ton

Kapal tersebut dikatakan dimiliki dan dioperasikan oleh seorang warga negara Singapura dan digunakan untuk melakukan pengiriman produk minyak bumi ke Korea Utara.

Aktivitas pengiriman tersebut melanggar sanksi internasional diberlakukan terhadap negeri terisolir itu.

BACA JUGA:  Junta Militer Myanmar Sungguh Bengis, Covid-19 Dijadikan Senjata

Pernyataan DoJ mengungkap, M/T Courageous disita oleh otoritas Kamboja pada Maret 2020 sesuai dengan surat perintah AS, yang telah digunakan untuk  melakukan pengiriman langsung ke pelabuhan Nampo Korea Utara.

"Tuduhan pidana konspirasi untuk menghindari sanksi ekonomi terhadap DPRK dan konspirasi pencucian uang sedang menunggu terhadap pemilik dan operator Courageous, Kwek Kee Seng, seorang warga negara Singapura yang masih buron," beber pernyataan itu.

BACA JUGA:  Kabar Mengejutkan dari Semenanjung Korea, 2 Negara Kini...

DPRK adalah akronim dari Democratic People's Republic of Korea, nama resmi dari Korea Utara.

Pernyataan itu tidak mengatakan mengapa tuduhan terhadap Kwek belum diajukan lebih dari setahun setelah kapal itu disita. 

BACA JUGA:  Nekat, Pria ini Jual Suku Cadang Rudal Korea Utara!

Namun disebutkan bahwa pengadilan federal New York telah memasukkan keputusan perampasan terkait kapal itu pada hari Jumat.

Korea Utara adalah subyek PBB dan  sederet sanksi internasional atas senjata nuklir dan program rudal balistiknya. Sanksi tersebut membatasi impor minyak dan barang-barang lainnya.

Pernyataan DoJ menuduh bahwa selama periode empat bulan antara Agustus dan Desember 2019, M/T Courageous secara ilegal berhenti mengirimkan informasi 

Selama waktu itu pula citra satelit menunjukkan bahwa mereka mentransfer minyak senilai lebih dari $1,5 juta ke kapal Korea Utara, Saebyol.

Pernyataan itu mengatakan pembayaran untuk menyewa Courageous dan minyak dilakukan dengan menggunakan dolar melalui bank-bank AS tanpa disadari, yang melanggar hukum negara adidaya itu dan resolusi PBB.

"Kwek dan rekan konspiratornya di luar negeri berusaha menyembunyikan transaksi penghindaran sanksi ini dengan, antara lain, menggunakan perusahaan depan untuk menyamarkan sifat transaksi," katanya.

Itu tidak menyebutkan rekan konspirator.

Korea Utara telah menolak seruan AS untuk kembali bernegosiasi mengenai program senjatanya dan telah lama berusaha mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonominya.(*)