Manuver Presiden Iran Soal Nuklir Bisa Bikin Barat Ketar-ketir

GenPI.co - Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Sabtu (4/9) mendadak angkat bicara soal kesepakatan nuklir dengan negara barat.

Dia mengatakan bahwa Iran siap untuk memulai kembali negosiasi menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang  yang sempat mandek, tapi menolak tunduk pada tekanan barat.

Dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi perintah, dia mempertanyakan langkah Amerika Serikat dan negara barat lainnya yang mengejar kesempatan tapi sambil menekan. 

BACA JUGA:  Taliban Kewalahan, Pejuang Lembah Panjhsir Sulit Ditundukkan

“Saya telah mengumumkan bahwa kami akan melakukan pembicaraan mengenai agenda pemerintah kami tetapi tidak dengan… tekanan,” kata Raisi.

Dia menambahkan bahwa pembicaraan dengan barat ada dalam agenda dan pihaknya mencari negosiasi yang berorientasi pada tujuan.

BACA JUGA:  Kepala Intelijen Pakistan ke Kabul, Taliban Dapat Angin Segar

“Sehingga sanksi yang tidak adil terhadap rakyat Iran dicabut … dan kehidupan mereka dapat berkembang,” tegas Iran.

Sebelumnya pada Rabu (1/9) pekan lalu,Kementerian Luar Negeri Iran mengarahkan  pembicaraan dengan kekuatan dunia terkait kesepakatan nuklir 2015 kemungkinan tidak akan dilanjutkan selama dua hingga tiga bulan lagi.

BACA JUGA:  Borok Iran Terkuak oleh Peretas, Kondisi Penjara Evin Mengerikan

Dipimpin oleh Uni Eropa, pembicaraan dimulai pada April dan berusaha untuk membawa Amerika Serikat kembali ke kesepakatan yang disepakati pada 2015. 

Mantan presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan mulai menjatuhkan sanksi keras terhadap Iran.

Sebagai balasannya, Iran meninggalkan semua komitmennya dalam kesepalatan tersebut dan memulai program pengayaan nuklir.

Negosiasi ditunda pada 20 Juni, dua hari setelah Raisi yang ultrakonservatif memenangkan pemilihan presiden Iran, dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya kembali dialog tersebut

Raisi menjadi presiden pada awal Agustus, mengambil alih dari Hassan Rouhani yang moderat, arsitek utama di pihak Iran dari perjanjian 2015.

Pemerintahan Raisi dilantik pada 26 Agustus setelah mendapat persetujuan parlemen.

Kesepakatan 2015 menawarkan Iran pelonggaran sanksi Barat dan PBB dengan imbalan kontrol ketat pada program nuklirnya, yang dipantau oleh PBB.

Penerus Trump, Presiden AS Joe Biden, ingin membawa Washington kembali ke kesepakatan.

Pembicaraan di Wina melibatkan Iran dan lima pihak lain yang tersisa dalam kesepakatan - Inggris, China, Prancis, Jerman dan Rusia.

AS juga mengambil bagian dalam pembicaraan tetapi tidak memiliki kontak langsung dengan Iran.(*)