Ancaman Global di Depan Mata, 42 Negara Bakal Musnah

GenPI.co - Diperkirakan 42 negara bakal musnah jika tidak ada tindakan konkret pada pertemuan puncak PBB yang akan datang untuk mengatasi ancaman global perubahan iklim.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Persemakmuran Baroness Patricia Scotland dalam sebuah wawancara pada  Rabu (13/10) dengan AFP.

"Ancaman terhadap 42 negara bagian kecil itu ada. Orang-orang mengatakan bahwa seolah-olah itu tidak berarti apa yang dikatakan - yaitu negara-negara kecil ini akan hilang," ucap Scotland

BACA JUGA:  Putin Beri Peringatan Soal Teroris Irak dan Suriah di Afghanistan

Pengacara kelahiran Dominika dan mantan menteri pemerintah Inggris, yang memimpin asosiasi Persemakmuran negara-negara bekas kerajaan Inggris, berbicara selama kunjungan ke Roma yang mencakup pembicaraan dengan Paus Fransiskus.

Dia mengatakan beberapa anggota terkecil Persemakmuran, seperti pulau-pulau Pasifik dataran rendah Tuvalu dan Nauru, mencari tempat baru karena kenaikan permukaan laut sangat berbahaya sekarang.

BACA JUGA:  Anggota DPR Sebut Perubahan Iklim Akibat Dosa Ekologis Manusia

Dia juga mengecam dampak buruk dari badai yang lebih sering terjadi, termasuk di negara asalnya.

"Dominica biasanya terlihat seperti Taman Eden. Tetapi setelah Badai Maria 2017 "bahkan kulit pohon telah dilucuti, tidak ada satu daun hijau pun yang tersisa. Itu seperti Armageddon,” katanya.

BACA JUGA:  LCDI Bisa Selamatkan Ekonomi Indonesia

Pembicaraan iklim PBB di kota Glasgow Skotlandia dari 31 Oktober hingga 12 November bertujuan untuk mengamankan kesepakatan global tentang dekarbonisasi ekonomi dunia dan memetakan jalan umat manusia dari bencana pemanasan global.

Scotland bersikeras bahwa umat manusia tidak punya pilihan selain bertindak. Dia juga menegaskan bahwa negara-negara miskin terkena perubahan iklim juga membutuhkan utang yang luas dan bantuan vaksin.

"Kita semua berada dalam badai yang sama, tetapi kita jelas tidak berada di kapal yang sama," katanya.

Persemakmuran menyatukan 54 negara dengan jumlah penduduk sebanyak 2,6 miliar orang. Sementara Baroness Patricia Scotland adalah pemimpin wanita pertamanya.

Masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2010, tetapi pertemuan puncak untuk memutuskan apakah akan mengangkatnya kembali atau menggantinya telah ditunda dua kali karena pandemi virus corona.

"Saya tentu masih memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga saya sangat berharap untuk tetap berada di posisi saya, tetapi ini adalah masalah bagi negara-negara anggota untuk memutuskan," katanya.(*)