GenPI.co - Uni Eropa murka dan mengecam deklarasi Israel yang menyatakan bahwa mereka akan membangun lebih dari 1.300 rumah baru di permukiman Tepi Barat.
“Pemukiman ilegal menurut hukum internasional dan merupakan hambatan besar bagi pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, langgeng dan komprehensif antara para pihak,” kata blok itu dalam sebuah pernyataan.
Uni Eropa menyatakan, pihaknya secara konsisten menjelaskan bahwa mereka tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan pra-1967, termasuk yang berkaitan dengan Yerusalem, selain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman dan tidak melanjutkan tender yang diumumkan.”
Prancis juga melontarkan kecaman terhadap pengumuman Israel tersebut.
"Prancis menyerukan untuk menghentikan setiap langkah sepihak yang merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis.
Solusi tersebut, lanjut kementerian itu, berdasarkan parameter internasional yang disepakati dan itu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memimpin perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan itu.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Kementerian Perumahan Rakyat Israel mengatakan bahwa tender telah diterbitkan untuk membangun 1.355 unit rumah baru di tujuh pemukiman berbeda.
Pengumuman itu adalah yang pertama sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden mulai menjabat pada Januari lalu.
Biden sendiri yang telah menyuarakan penentangannya terhadap perluasan pemukiman.
Pemerintahan Biden belum secara terbuka mengomentari rencana konstruksi baru, yang juga dikritik oleh beberapa anggota koalisi penguasa Israel.
Outlet media Ibrani melaporkan pekan lalu bahwa lebih dari 3.000 rumah pemukiman baru diperkirakan akan dibangun minggu ini, di samping sekitar 1.300 rumah Palestina di Area C Tepi Barat.
Rencana pembangunan itu dijadwalkan untuk disetujui pada Agustus, tetapi tertunda.
Laporan media mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Naftali Bennett menghadapi tekanan dari Biden untuk membatasi pembangunan pemukiman. Keduanya bertemu di Gedung Puth pada Agustus silam.
Bennett, pemimpin partai sayap kanan Yamina, adalah pendukung lama perluasan pemukiman dan penentang keras pendirian negara Palestina.
Pada hari Jumat, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS "prihatin" tentang laporan rencana perumahan permukiman baru.
Dia meminta Israel dan Palestina untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk konflik tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News