GenPI.co - Kudeta militer di Myanmar dinilai sejumlah pakar tak bisa dihindari. Ada sejumlah hal yang diincar. Dan ini mengharuskan militer pegang kendali.
Alasan kudeta tak sulit dicari. Ada Pasal 417 konstitusi Negara yang mengizinkan militer untuk mengambil alih kekuasaan.
BACA JUGA: Akhir Pekan di Rumah, Zodiaknya Malah Dapat Rezeki yang Ramah
Kegagalan pemerintah untuk menunda pemilihan umum pada November lalu serta krisis akivat pandemic Corona menjadi pintu masuk pada keadaan darurat tersebut.
Lantas apa tujuan kudeta militer di Myanmar ini? “Ada politik militer internal di sekitarnya yang sangat tidak jelas. Cara termudah ya mempertahankan kekuasaan dalam militer,” jelas Kim Jolliffe, seorang peneliti hubungan sipil dan militer Myanmar.
BACA JUGA: Pikiran Sempit tapi Rezekinya Luas, Cuma Zodiak Ini yang Begini
Alasan kedua, kursi di kementerian-kementerian penting dalam Kabinet. Ada 25 persen kursi di Parlemen untuk militer.
Ini juga menjadi bagian yang membatasi kekuasaan pemerintah sipil dan mengesampingkan perubahan piagam tanpa dukungan militer.
Poin berikutnya adlaah kekalahan dalam pemilihan umum tahun lalu. Dalam pemilihan pada November silam, partai NLD yang dipimpin Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi di gabungan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen.
BACA JUGA: Ramalan Bill Gates: Pandemi Berikutnya, Dunia Pasti Ambyar
Komisi Pemilihan Umum negara bagian telah mengonfirmasi hasil itu. Ini membuat militer Myanmar geram. Militer kemudian mengklaim ada jutaan penyimpangan dalam daftar pemilih di 314 kota kecil.
Itu seakan menyiratkan kerakusan militer dalam mendapatkan banyak kue dari pemerintahan. “Tapi militer belum benar-benar menunjukkan bukti itu,” kata Jolliffe. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News