GenPI.co - Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dengan menuduh pemerintah mencoba membangun kediktatoran baru dan mengecam dukungan internasional untuk Presiden Jovenel Moise.
Protes terjadi pada Minggu (14/2/2021) yang sebagian besar berlangsung damai, meskipun beberapa bentrokan terjadi antara beberapa demonstran dan polisi, yang menembakkan gas air mata dan peluru berlapis karet.
BACA JUGA: KRI Bung Tomo357 Pamerkan Wedang Jahe Cs di Latihan Internasional
Dilansir Reuters, Senin (15/2/2021), para pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan "Hancurkan kediktatoran!".
Sementara, pejabat yang setia kepada Moise mengklaim bahwa mereka telah menggagalkan upaya untuk membunuhnya dan menggulingkan pemerintah. Polisi menangkap 23 orang termasuk seorang hakim Mahkamah Agung, menuduh mereka melakukan "percobaan kudeta".
Negara Karibia telah jatuh ke dalam kekacauan di tengah perselisihan antara pemerintah Moise dan oposisi mengenai kapan masa jabatan presiden seharusnya berakhir.
Pihak oposisi mengklaim Moise harus mundur karena masa jabatan lima tahunnya berakhir pada 7 Februari setelah pemilu 2015, yang disengketakan dan hasilnya dibatalkan oleh dewan pemilihan.
Moise menolak klaim tersebut, dengan alasan dia mengambil alih kekuasaan pada Februari 2017 setelah memenangkan pemilihan baru pada 2016. Dia berjanji untuk mundur tahun depan.
Pria berusia 52 tahun itu telah memerintah dengan keputusan presiden selama lebih dari setahun setelah membubarkan mayoritas parlemen pada Januari 2020, di tengah penundaan pemilihan legislatif karena kemacetan politik dan protes yang melumpuhkan negara pada 2019.
Selain itu, krisis konstitusional telah menyebabkan protes kekerasan selama berminggu-minggu di jalan-jalan negara miskin itu.
Duta besar Haiti untuk AS Bocchit Edmond telah meminta komunitas internasional untuk mendukung pembicaraan antara pemerintah Moise dan oposisi.
BACA JUGA: Myanmar Bak Neraka! Bandara Dikepung, Tank Militer Meraung-raung
“Saya yakin komunitas internasional, mitra internasional kami, harus bekerja dengan kami dan dengan partai oposisi untuk memastikan bahwa kami mencapai semacam dialog atau kesepakatan politik, sehingga kami dapat memiliki cara yang lebih baik untuk bergerak maju,” kata Edmond dalam pernyataannya.
Amerika Serikat juga telah mendukung posisi Moise di akhir masa jabatannya, dengan juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price yang mengungkapkan bahwa pada 5 Februari presiden terpilih yang baru harus menggantikan Presiden Moise ketika masa jabatannya berakhir pada 7 Februari 2022.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News