GenPI.co - China menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya terlibat dalam kampanye yang bertujuan untuk mengacaukan negara itu.
China juga menegur H&M Swedia dan perusahaan asing lainnya yang telah menyuarakan keprihatinan tentang kerja paksa di wilayah paling barat Xinjiang.
BACA JUGA: WHO Akhirnya Temukan Fakta Asal-usul Corona, Dunia Bisa Gempar
Juru bicara pemerintah daerah Xinjiang, Xu Guixiang, mengaku menolak tuduhan bahwa pihak berwenang China melakukan genosida dan pelanggaran hak lainnya terhadap Uighur di wilayah barat jauh dan Muslim Turki lainnya.
Dia menggambarkan tuduhan itu sebagai kesalahan yang bertentangan dengan 'upaya internasional untuk menghukum kejahatan genosida' dan mengatakan itu bisa disebut tuduhan palsu terbesar dalam sejarah manusia.
Xu menambahkan untuk memperingatkan perusahaan-perusahaan Barat agar tidak terlibat dalam keretakan yang berkembang, mencatat kasus H&M, yang menghadapi reaksi keras konsumen China atas pernyataan tahun 2020 di mana merek Swedia mengatakan tidak akan lagi mengambil kapas dari Xinjiang.
“Saya tidak berpikir perusahaan harus mempolitisasi perilaku ekonominya. Kini bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar Tiongkok? Tidak lagi," ujar Xu dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Senin (29/3/2021).
Dia menambahkan, Untuk terburu-buru mengambil keputusan ini dan terlibat dalam sanksi tidak masuk akal. Ini seperti mengangkat batu untuk menjatuhkannya di atas kaki sendiri.
China menghadapi tekanan yang meningkat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, di mana PBB mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur telah ditahan di kamp-kamp interniran.
Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan para tahanan menjadi sasaran kerja paksa.
Sebelumnya, China menyangkal klaim pelanggaran di kamp, menyebut mereka 'pelatihan kejuruan' dan pusat 'pendidikan ulang' yang didirikan untuk menangani pandangan agama garis keras di wilayah tersebut.
Namun, Beijing belum mengizinkan akses pengamat independen ke Xinjiang.
Sementara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerangkan badan global itu mengadakan 'negosiasi serius' dengan China untuk akses tanpa batas ke wilayah tersebut untuk memverifikasi laporan pelanggaran hak asasi manusia.
BACA JUGA: Manuver Teroris Mozambik & Indonesia Mematikan, Dunia Ketakutan
Diketahui, AS, Inggris Raya, Kanada, dan Uni Eropa telah meningkatkan tekanan terhadap China atas dugaan pelanggaran Xinjiang, dan memberlakukan serangkaian sanksi terkoordinasi terhadap pejabat China saat ini dan mantan pejabat China.
Tindakan tersebut dilakukan beberapa minggu setelah pemerintah AS, dan parlemen Kanada dan Belanda mengatakan perlakuan China terhadap Uighur sama dengan genosida, dan Washington mengumumkan larangan impor pada semua produk kapas dan tomat dari daerah tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News