GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberi pernyataan tegas mengenai penanganan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Hal itu dia katakan saat menyoroti serangan yang dilakukan itu hingga menyebabkan tewasnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha.
BACA JUGA: Jokowi Bertitah, Kapuspen Merespon, KKB Bakal Disapu Habis
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tapi justru membuat rumit keadaan, kata Moeldoko dalam rapat di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4).
Di kesempatan itu, dia juga menyampaikan rasa duka atas gugurnya Kabinda Danny Putu saat menjalankan tugasnya.
Dalam rapat itu, hadir beberapa pihak terkait yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri.
Hadir pula Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Di kesempatan itu, Moeldoko meminta masing-masing pihak memberikan solusi mengenai penangan KKB ini.
Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menyebut penyebut KKB perlu dievaluasi.
BACA JUGA: Mendadak MAKI Lempar Tudingan Maut, Wakil Ketua KPK Bisa Tersudut
Dia menyebut, beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB diganti menjadi separatis teroris.
Dengan begitu, pemerintah bisa tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar yang turut hadir di rapat itu menegaskan bahwa penanganan di Papua bukan operasi militer, melainkan penegakkan hukum.
“Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum,” kata dia.
Namun dia menekankan, keterlibatan TNI dalam penanganan kelompok ini terkait masalah kedaulatan negara.
“Sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” ujar Boy.(ANT)
BACA JUGA: Pakar Sorot Alusista TNI, Proyek Mercusuar Jokowi ikut Terseret
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News