GenPI.co - Ideologis seharusnya tidak dijadikan tolok ukur bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang harus dilihat adalah kinerja dan kompetensi.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, Kamis (6/5).
BACA JUGA: Bertandang ke Balai Kota, AHY Malah Sedih! Ternyata...
Dia mengatakan itu dalam menyoroti tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang menjadi polemik.
Sebagaimana diketahui ada 75 pegawai lembaga antirasuah itu tidak lolos dalam dalam seleksi tersebut.
"Saya harap tes itu tidak dijadikan landasan untuk mengeliminasi pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah," kata Adib lagi.
Dia melanjutkan, Skrining idologis melalui tes wawasan kebangsaan adalah sebuah langkah mundur.
“Langkah mundur dalam penghormatan HAM di negara ini," tandas Adib.
BACA JUGA: Pegiat Medsos Beber kemesraan KPK-ICW, Novel Disebut Jongos Doang
Sebelumnya pada Rabu (5/5), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan jumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Dia menyebut, dari 1.351 pegawai yang mengikuti tes, ada 1.274 yang memenuhi syarat
Dengan demikian, spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai 75 orang yang tidak lolos itu benar adanya.
Gufron sendiri memang tidak merinci siapa saja yang tidak lulus dalam asesemen oleh Badan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun nama-nama mereka telah beredar luas di masyarakat.
Dua di antaranya adalah penyidik senior di lembaga itu yakni Novel Baswedan dan Yudi Purnomo.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News