GenPI.co - Sejumlah pertanyaan aneh seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dibuka mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Novel Baswedan pun mendadak jadi galak banget.
Febri diduga telah menerima informasi yang sama. Lewat cuitan di akun Twitter miliknya, Febri membeberkan soal pertanyaan yang menyinggung perempuan dalam tes wawasan kebangsaan.
BACA JUGA: Pasukan Setan Bikin KKB Angkat Bendera Putih, Pimpinan OPM Nyerah
"Apakah pertanyaan ini pantas & tepat diajukan pada Pegawai KPK untuk mengukur wawasan kebangsaan?" cuit Febri melalui akun Twitter miliknya.
Ada 4 pertanyaan yang dirasa aneh. Dan semuanya dirasa tak ada relevansinya dengan wawasan kebangsaan.
"1. Kenapa belum menikah? 2. Apakah masih punya hasrat? 3. Bersedia ndak jadi istri kedua? 4. Kalau pacaran ngapain aja?" lanjutnya.
Febri meminta agar soal-soal dan kertas kerja tes wawasan kebangsaan dibuka ke publik. Hal itu demi menjaga transparansi.
Dia pun mengaku tak habis pikir jika benar muncul pertanyaan yang menyinggung harkat dan martabat seorang perempuan.
"Kalaulah benar pertanyaan itu diajukan pewawancara pada pegawai KPK saat tes wawasan kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata-kata," kata Febri.
Dia mengaku bingung apa sebenarnya yang dituju dan apa makna wawasan kebangsaan. "Semoga ada penjelasan yang lengkap dari KPK, BKN, atau Kemenpan tentang hal ini" harapnya.
Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut mencurigai tes wawasan kebangsaan (TWK).
Alih status pegawai KPK menurutnya hanya untuk menyingkirkan sejumlah orang termasuk dirinya di lembaga antirasuah.
Apalagi, dia mengatakan butir-butir pertanyaan di dalam TWK sarat mengandung serangan terhadap privasi dan kebebasan beragama.
"Tidak dibenarkan menggunakan pertanyaan yang menyerang privasi, kehormatan, atau kebebasan beragama," kata Novel kepada awak media, Selasa, 11 Mei 2021.
Penjelasan yang disampaikan Novel bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes. "Tapi, memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," katanya.
Novel menjelaskan seharusnya pemberantasan korupsi tak bisa dipisahkan dengan nasionalisme atau nilai kebangsaan pegawai KPK.
BACA JUGA: Mendadak Denny Siregar Bongkar KPK: Bambang Widjojanto Gemetar...
Hal ini karena sikap anti-korupsi pada dasarnya adalah perjuangan membela kepentingan negara.
"Dalam pelaksanaan tugas, ketika aparatur berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan mengkhianati tujuan negara, maka itulah korupsi," kata Novel.
Untuk kepentingan tersebut, Novel menyebut negara/pemerintah membentuk UU yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan korupsi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News