GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan untuk karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkatkan objektivitas dari para pegawai dan penyidik lembaga antirasuah itu.
Terutama, belakangan ini ada isu bahwa KPK telah disusupi oleh kelompok ‘Taliban’.
“KPK adalah lembaga yang memiliki kewenangan yang kuat. Oleh karena itu, jika disusupi radikalisme, tak akan ada lagi pihak yang bisa melawan KPK,” ujarnya kepada GenPI.co. belum lama ini.
BACA JUGA: 75 Pegawai Tak Lolos TWK Nonjob, Praktisi Analisis SK Kepala KPK
Ngorang mengatakan bahwa masuknya radikalisme ke tubuh KPK dapat membuat lembaga antirasuah itu menjadi tidak independen lagi.
“Jika publik mengatakan si A koruptor, tapi KPK mengatakan tidak, bagaimana? Peran KPK itu harus bebas dari setiran kelompok mana pun,” katanya.
Ngorang memaparkan bahwa pegawai dan penyidik KPK harus bisa bertindak secara objektif, tanpa ada pandangan personal terkait kelompok tertentu.
“Nggak boleh mereka memandang seseorang jadi sesuai ras, suku, agama, atau keturunan. Kalau dalam menjalankan tugasnya, yang benar ya benar, yang salah itu salah,” paparnya.
BACA JUGA: Rocky Gerung Skakmat Pemerintahan Jokowi, TWK Legalkan Korupsi!
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu berharap agar KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar serta tetap menghormati dugaan dan laporan dari publik.
“Jangan sampai nanti di publik ada isu si A koruptor, tapi KPK tak pernah memeriksa si A. Publik kan jadi bertanya-tanya mengapa tidak ditindaklanjuti? Jelas-jelas publik sudah tahu ada masalah, tapi kenapa nggak pernah disasar KPK?” ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News