GenPI.co - Pernyataan Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie tentang mafia di balik pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ikut diamini oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube Bang Arief.
BACA JUGA: Kesaksian Refly Harun Mengejutkan: Habib Rizieq Bukan Dalangnya
Awalnya, dalam tayangan tersebut Gatot Nurmantyo ditanya oleh Bang Arief mengenai mafia alutsista yang bikin heboh tersebut.
"Masyarakat mendengar salah satu pengamat militer dari Unhan Ibu Connie mensinyalir adanya mafia alutsista, adanya tindak korupsi dalam pengadaan alutsista, rakyat jadi bertanya-tanya. Bapak melihatnya bagaimana?" tanya Bang Arief kepada Gatot Nurmantyo.
"Tidak bisa dimungkiri itu ada, cuma penanganannya. Jadi Bu Connie benar, ada semacam mafia itu benar. Tetapi ada contoh, jadi orang ngapain diperiksa-periksa juga toh enggak diapa-apain. Contohnya helikopter AW-101 yang sempat ribut itu kan, itu jelas sidang kabinet Angkatan Udara mengajukan pergantian helikopter VVIP, dipresentasikan akan mengeluarkan AW-101," beber Gatot Nurmantyo.
BACA JUGA: Ancaman Pangdam Jaya Bikin Gemetar: Saya Berdiri Paling Depan
Karena pernah menangani mafia alutsista ketika masih menjadi Panglima TNI, maka Gatot Nurmantyo pun membeberkan tentang awal mula kasus helikopter AW-101.
Ternyata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu sudah memutuskan untuk tidak jadi membeli helikopter.
Menanggapi keputusan presiden, Jenderal Gatot Nurmantyo lantas membuat surat yang menyatakan tidak melanjutkan rencana pembelian. Akan tetapi, tiba-tiba saja heli tersebut datang ke Indonesia.
"Saya ingat betul Pak JK mengatakan itu adalah heli bekas India kemudian mahal, akhirnya keputusan presiden tidak jadi beli. Tunda dulu tidak jadi beli," jelas Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Dari hasil rapat saya membuat surat untuk tidak usah dilanjutkan rencana pembelian ini. Tiba-tiba ribut ada heli datang. Ribut di media segala macam," sambungnya.
Mengetahui helikopter tersebut datang ke Indonesia, Presiden Jokowi lantas memanggil Jenderal Gatot.
"Saya dipanggil presiden, Pak Panglima gimana itu heli. Saya katakan pak keputusan Bapak Presiden untuk tidak dilanjutkan, saya sudah membuat ke Angkatan Udara bahwa tidak lanjut tapi datang seperti ini," ungkapnya.
Melihat hal itu, Presiden Jokowi menurut Gatot Nurmantyo pun yakin ada korupsi di balik semua itu.
"Harusnya kan Panglima TNI yang mengajukan, ini tidak. Ada kemungkinan korupsi. Ada saya bilang. Berapa? Saya jawab minimal Rp 150 miliar minimal pak," beber Jenderal Gatot.
"Presiden jawab tidak, saya yakin lebih dari 200. Saya bercanda, saya kan bilang minimal pak, berarti lebih juga. Presiden bicara pasti di atas Rp200 miliar. Presiden yang bicara. Presiden jawab kerja terus. Siap laksanakan kerja terus," sambungnya.
Oleh sebab itu, Jenderal Gatot Nurmantyo pun lantas membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut.
"Maka saya buatlah surat untuk buat tim investigasi dari Angkatan Udara sendiri. Kebetulan saya buat surat ke Kasau saya tunggu kurang lebih dua bulan, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran apapun juga," bebernya.
Gatot Nurmantyo yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI pun lantas membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Letjen Dodik waktu itu.
"Nah, di situlah mulai terungkap, sehingga ada lima tersangka dari Angkatan Udara, kemudian 1 dari sipil," terang Gatot Nurmantyo.
"Makanya kita kerjasama dengan KPK untuk saling, kalau kita periksa yang sipil KPK juga ikut hadir. Periksa yang TNI juga," lanjutnya.
Jenderal Gatot pun mengungkapkan jika kasus tersebut hingga kini belum berlanjut.
"Sampai sekarang enggak berlanjut. KPK saja belum jalan, TNI tinggal pemberkasan saja sudah siap. Yang saya heran, ini perintah presiden loh. Jadi bukan saya mencari-cari, tapi perintah presiden," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News