GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tangan terbuka mempersilakan Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie untuk melaporkan soal adanya dugaan mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Hal tersebut diungkapkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, untuk merespons hebohnya mafia alutsista yang berinisial Mr M.
BACA JUGA: Jokowi Beber Korupsi Alutsista 200 M, Eks Panglima TNI: Tak Jalan
"Silakan laporkan kepada KPK dengan data awal yang dimiliki melalui layanan saluran pengaduan KPK," jelas Ali Fikri, Selasa (11/5).
Menurut Ali Fikri, KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut terhadap setiap laporan masyarakat, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima.
"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ungkap Ali Fikri.
Melihat respons KPK, Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie pun menegaskan, bahwa tugasnya hanya sebagai akademisi adalah di sisi kontrol sosial.
BACA JUGA: Mendadak Penyidik KPK Beber 4 Komisioner, Ternyata Firli Bahuri
"Tugas saya sebagai akademisi adalah melakukan socio control secara keilmuan manajemen pertahanan. Dari sisi reformasi manajemen pertahanan, saya siap membantu Kemenhan (Kementerian Pertahanan)," ungkap Connie Rahakundini Bakrie dalam keterangannya, Rabu (12/5).
Menurut Connie, pihak Kemenhan bisa melakukan audit teknologi. Karena soal industri pertahanan, Connie mengungkapkan, Bahwa fungsi pembinaannya juga ada di tangan Kemenhan.
"Dapat dimulai dari tahapan audit technology, misalnya kan? Karena fungsi pembinaan indhan (industri pertahanan) ada di Kemenhan," jelas Connie.
"Demikian juga pada tahapan roadmap pertahanan sesuai Visi Poros Maritim, Dirgantara dan Permukaan Dunia dari Panglima Tertinggi alias RI-1," lanjutnya.
Connie pun blak-blakan mendukung pernyataan Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto soal transparansi.
"Saya sangat bersepakat dan mendukung pada visi Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto: red), yang dalam pernyataannya, betul betul ingin menjamin Kemenhan yang bersih dan transparan. Saya lihat KPK punya fungsi koordinasi, supervisi, utamanya pencegahan dengan monitor penyelenggaraan pemerintah. Saya ingin melihat KPK melaksanakan protap ini di Kemenhan," bebernya.
Bahkan, Connie kemudian memprediksi anggaran Kemenhan akan diperbesar. Prediksinya didasari masterplan Kemhan Tahun 2020-2024.
"Akan semakin diperbesar jika melihat perpres Masterplan Kemhan 2020-2024 yang mengalokasikan garhan (anggaran pertahanan) sebesar Rp 1.760 trilyun. Artinya setiap angkatan harus menghabiskan sebesar lebih kurang Rp 586,6 trilyun di 3 tahun ke depan untuk belanja alutsista," kata Connie Rahakundini Bakrie.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News