GenPI.co - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Kementerian PAN-RB untuk meninjau kembali hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus.
Sebab, Syarief meyakini 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut adalah orang-orang yang telah dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi.
BACA JUGA: Pegawai KPK Melawan, Firli Cs Dilaporkan ke Dewas
Ia juga menilai pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.
“Mereka telah lama mengabdi di KPK dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan di samping TWK," ungkapnya, Selasa (18/5).
Apalagi, lanjut dia, berdasarkan pernyataan dari beberapa pegawai KPK bahwa TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan.
Syarief menambahkan seharusnya TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal.
"Bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi," ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai KPK sebagai lembaga yang berfokus memberantas kasus-kasus korupsi harus dikuatkan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa KPK harus dikuatkan dari masa ke masa, bukan malah makin memprihatinkan dengan berbagai kejadian beberapa waktu belakangan.”, kata Syarief.
Lebih lanjut Syarief mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.
“Presiden Jokowi harus memastikan bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat ataupun dikeluarkan dari KPK hanya karena dinyatakan tidak lulus TWK dengan pertanyaan yang tidak menggambarkan wawasan kebangsaan,” kata politikus senior Partai Demokrat ini.
BACA JUGA: Soroti Pernyataan Jokowi Soal KPK, Ray Rangkuti Tegas Bilang Ini
Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan setia mengawal dan menguatkan KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Kami di Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan KPK," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News