GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya tentang video pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Rocky, Presiden Jokowi hanya muncul saat keadaan sudah tak bisa diselamatkan lagi.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Minta TWK KPK Ditinjau Ulang, Begini Alasannya
Oleh karena itu, pernyataan Presiden Jokowi dianggap tak berarti lagi.
“Untuk apa lagi? Presiden sebenarnya tidak perlu muncul lagi. Sebab, begitu dia muncul, orang akan kebingungan dengan yang dibicarakan,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (18/5).
Rocky mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang dipublikasikan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden itu tak memiliki poin penting.
“Tiga menit itu tidak punya poin. Normatif pun tidak, permintaan maaf tidak, lalu menentukan sikap juga tidak. Jadi, sekadar mengomentari media massa dan tak akan berefek apa-apa terhadap perjuangan untuk memulihkan kembali akal sehat,” katanya.
Agar pernyataan Presiden Jokowi bisa berefek pada pemulihan akal sehat bangsa, Rocky menyarankan mantan walikota Solo itu untuk menyampaikan konsep yang kontroversial.
“Misalnya, ‘Saya membatalkan, karena itu merugikan 75 orang itu’. Kalau presiden bilang begitu, maka orang paham presiden sudah berani untuk berbeda pikiran dengan Bu Mega,” ungkapnya.
Filsuf itu memaparkan jika Presiden Jokowi berani untuk mengambil langkah tersebut, publik akan menilai bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah mulai berani dan tengah membangun kelompok politik baru.
“Presiden akan lebih terlihat bahwa dia sudah punya otonomi. Kalau sekarang ini, sesama jurnalis juga bisik-bisik di belakang ngomongin setiap pernyataannya Jokowi,” paparnya.
Lebih lanjut, akademisi itu membandingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan era kepemimpinan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Dilaporkan Pegawai ke Dewas, Respons Pimpinan KPK Mencengangkan!
Menurut Rocky, saat itu publik dapat sedikit gambaran perihal keinginan pemerintah terhadap KPK dan hal itu tak terjadi di kepemimpinan Presiden Jokowi.
“SBY waktu itu juga terombang-ambing, karena ada kasus menyangkut polisi korupsi. Polisi bilang itu wilayah mereka, lalu KPK mau mengambil. SBY paham politik itu, jadi dia putuskan saja kalau menyangkut polisi, jangan polisi yang periksa, kasih KPK,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News