GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa DPR saat ini tidak mau mengambil peran dalam polemik yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masalah ini terkait dengan tuntutan 75 anggota KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Soal tuntutan mau seperti apa, DPR terus terang tidak dalam posisi untuk memberikan saran. Biarlah mereka,” ujarnya saat dijumpai GenPI.co, Rabu (19/5).
BACA JUGA: Novel Baswedan Blak-blakan Ungkap Motif TWK KPK, Ini Poinnya
Menurut politikus PPP itu, 75 anggota KPK itu bisa minta pendapat ke Dewan Pengawas.
Bukan yang terkait dengan pelanggaran kode etik saja, melainkan para dewan tersebut dinilai Arsul sebagai orang-orang senior punya sikap bijak tinggi yang bisa diajak bicara.
“Buat yang ada di KPK, baik pimpinan maupun pegawai jangan selalu merasa dirinya paling betul,” imbuh Arsul Sani.
Menurut Arsul apa tang terjadi saat ini justru malah membuat situasi di KPK makin tak kondusif.
“Imbasnya tentu adalah kinerja KPK akan jauh dari maksimal,” imbuhnya.
BACA JUGA: Firli Bahuri Dkk Diseret ke Ombudsman, Pimpinan KPK Kian Tersudut
Arsul Sani juga mengatakan polemik di KPK tersebut sudah dibahas di pleno. Kemudian akan dibahas lagi di rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK.
Presiden juga sudah menyampaikan seyogyanya apa yang harus dilakukan, baik untuk KPK maupun sebaliknya.
“Saya kira di Komisi III, sepakat kasih waktu dulu dua sampai tiga minggu setelah itu kemudian kami tanya, lah di Komisi III," tukas Arsul.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News