GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, memberi tanggapan terkait pernyataan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Diketahui sebelumnya, Novel Baswedan membeberkan korupsi Bansos covid-19 yang kabarnya mencapai Rp100 triliun.
BACA JUGA: Pengamat: Novel Baswedan Harus Bisa Buktikan Korupsi Bansos
Hal ini pun turut menyita perhatian Satyo Purwanto, yang menilai bahwa sejak lama terdapat banyak kejanggalan.
“Sejak awal pemeriksaan perkara ini memang banyak kejanggalan, dari soal lambannya KPK menetapkan tersangka baru,” ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (20/5).
Menurutnya, BAP yang berubah-ubah menyebabkan banyak sekali nama yang hilang dalam fakta persidangan.
“Pernyataan yang disampaikan Novel bisa jadi benar."
"Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk bansos sembako yang tersebar di seluruh Indonesia sebelum akhirnya diubah jadi bansos tunai,” katanya.
Satyo juga menilai kasus korupsi ini sangat ironis, miris dan membuatnya geram.
BACA JUGA: DPR Tantang Novel Baswedan Buktikan Korupsi Bansos 100 Triliun
“Bukan saja merusak program pemerintah dalam pemulihan ekonomi, namun korupsi bansos ini juga kejam karena merampok daya hidup orang miskin yang terpapar krisis ekonomi akibat pandemi covid,” tambahnya.
Padahal, menurut Satyo, Kemensos termasuk yang paling giat menyerap anggaran PEN dan menempati posisi teratas dari jajaran kementerian serta lembaga dalam hal penyerapan anggaran PEN thn 2020.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News