GenPI.co - Para pegawai KPK harus menunjukkan sikap keras dan tidak boleh menoleransi perilaku dan tidak pidana korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (31/5).
"Menurut saya, sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan para koruptorm katanya.
Sebab, tindakan itu yang nyata-nyata merugikan bangsa dan negara.
“Mereka juga memang harus bersikap keras dan radikal menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya," tegas Anwar.
Terkait 51 pegawai KPK yang dipecat, Anwar menyebut telah membuktikan kecintaan terhadap bangsa dan negara melalui integritasnya dalam melawan praktik rasuah di negeri ini.
Dia mengatakan bahwa banyak dari antara pegawai tersebut yang reputasi yang baik di dalam membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air.
"Jadi, mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya bahwa mereka orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya,” katanya.
Anwar juga menyoroti tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK dalam proses alih status menjadi ASN.
Dia meminta BKN sebagai lembaga penyelenggara untuk transparan membuka materi pernyataan dalam TWK kepada publik.
Sebab saat ini, materi tesnya masih kabur sementara 51 pegawai telanjur diposisikan sebagai orang yang terpapar radikalisme olej BKN oknum pimpinan KPK.
"Sebaiknya tim penguji menyampaikan saja secara terbuka soal-soal yang sudah mereka berikan kepada calon ASN," ucap Anwar.
Dengan begitu masyarakat tidak mencurigai TWk sebagai alat yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News