GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait 700 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar pelantikan aparatur sipil negara (ASN) ditunda.
Menurutnya, hampir seluruh akademisi di Indonesia sepakat ada ketidakadilan dalam kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk peralihan kepegawaian KPK.
“Sebab, kasus itu aslinya bukan soal fundamentalisme, tapi soal keinginan untuk menutup beberapa kasus korupsi,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (31/5).
Rocky mengatakan bahwa sejumlah akademisi kini sudah paham bahwa duduk perkara di KPK bukan masalah radikalisme.
“Semua tiba pada kesimpulan yang sama bahwa ini adalah urusan moral, bukan urusan hukum. Jadi, hukum ASN itu hanya urusan administrasi saja yang sebenarnya tak berhubungan dengan latar belakang pemecatan 51 pegawai KPK,” katanya.
Akademisi itu memaparkan bahwa lewat kasus itu, penguasa ingin memberikan kesan bahwa ada pegawai yang taat dan membangkang.
“Namun, kini para pegawai yang taat dan lolos jalur formal pun tak berhasil juga dibujuk dengan sugar-coating,” paparnya.
Filsuf itu menilai bahwa upaya memporakporandakan KPK itu akhirnya membuat ada gumpalan energi baru dari para pegawainya.
“Ambisinya adalah untuk memporakporandakan KPK, padahal untuk melakukan itu harus dihitung sampai ujung. Hal yang tak terhitung adalah selama bertahun-tahun nilai di KPK itu menyatu, karena semuanya ingin melihat koruptor ditangkap,” ungkapnya.
Rocky menuturkan bahwa pegawai KPK memaknai nilai-nilai Pancasila dengan upaya menangkap koruptor.
“Hanya itu ideologi yang ada di KPK, menangkap koruptor. Tak ada ideologi lain di KPK,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News