GenPI.co - Terkait vonis Rizieq Shihab dalam kasus Petamburan, akademisi politik Philipus Ngorang menilai bahwa hakim dan jaksa bukanlah orang yang bebas nilai dan pandangan.
Bisa saja beberapa keputusan yang diambil para hakim dan jaksa didasari pada nilai dan ideologi mereka.
“Itu yang saya khawatirkan bahwa mereka tak murni hukum dalam memutuskan vonis Rizieq ,” ujarnya kepada GenPI.co.
Ngorang mengatakan bahwa kondisi serupa terjadi di dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) tentang seragam siswa.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengaku sangat menyayangkan keputusan hakim MA tersebut.
Pasalnya, sudah ada tiga menteri yang membuat peraturan bersama untuk kasus di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
“Bagaimana bisa hakim menolak SKB Tiga Menteri itu? Hakimnya ini jadinya seperti apa? Itu etika profesi yang bisa dijunjung tinggi dengan mengambil keputusan yang seadil-adilnya,” katanya.
Ngorang memaparkan bahwa hakim dan jaksa tak boleh mengambil pertimbangan yang didasari unsur politik.
Menurutnya, seorang hakim atau jaksa harus bisa mengambil keputusan yang benar-benar murni hukum.
“Kalau pertimbangan politis, sudah dipastikan akan seperti itu. Jadi, vonisnya bukan lagi hukum murni. Mereka itu lembaga peradilan, bukan lembaga politik,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, tim jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap vonis Rizieq yang dianggap terlalu rendah.
Pasalnya mereka menuntut eks pentolan FPI itu dengan penjara 2 tahun, namun hakim memberi vonis Rizieq 2 tahun penjara.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News