GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai jarang mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi GenPI.co, Rabu (2/6/2021)
"Melihat rekam jejak Jokowi sebagai presiden, jarang mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat KPK." ucap Kurnia.
Kurnia membeberkan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terlihat indeks persepsi korupsi Indonesia merosot.
Selain itu, Kurnia juga menilai sejumlah kebijakan seperti, merevisi UU KPK yang ditolak oleh mayoritas publik dan proses pemilihan pemimpin KPK hingga keluar nama Firli Bahuri sebagai pemimpin tak efektif.
Menurut Kurnia, Firli Bahuri tidak memiliki integritas sebagai pemimpin KPK, bahkan kinerjanya bertolak belakang.
"Ketua KPK dua kali terbukti melanggar kode etik," jelas Kurnia.
Diketahui, beberapa waktu lalu Firli melanggar kode etik setelah menunjukan dirinya memiliki gaya hidup yang mewah dengan menggunakan helikopter dalam urusan pribadi.
Selain itu, Firli juga melakukan pertemuan dengan seseorang yang sedang diselidiki terlibat dalam kasus korupsi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News