GenPI.co - Bupati Alor Amon Jobo langsung mendapat balasan setempat atas aksinya mencerca Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dia langsung menerima surat dari DPP PDIP yang isinya pencabutan mencabut dukungan serta rekomendasi terhadap dirinya.
Anggota DPR RI Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Pareira dalam keterangan yang diterima, Rabu (2/6) menjelaskan mengenai pencabutan rekomendasi itu.
“Perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan,” kata dia.
Apalagi ucapan kasar itu keluar dari mulut seorang pejabat seperti bupati.
Dia mengungkapkan bahwa pencabutan itu Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Dalam surat itu, DPP PDIP meminta kepada DPD setempat untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran.
Per surat itu dibuat, Bupati Alor Amon Jobo tidak lagi mendapat dukungan PDIP. Sebab sebelumnya, bupati itu mendapat rekomendasi dari partai itu dalam Pilkada 2018 silam.
Andreas juga mengatakan bahwa perilaku kasar Amon Jobo merupakan tabiat lama.
Sebab dia juga pernah mencaci maki seorang perwira TNI berpangkat kolonel yang bertugas di Kodam Udayana.
Andreas juga meminta perhatian semua pihak terhadap temperamen tak terkendali Bupati Alor Aman Jobo.
“Agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," kata Andreas.
Sebelumnya, beredar luas sebuah video saat Aman Jobo marah-marah pada staf dari Kementerian Sosial.
Dalam tayangan yang diambil diam-diam itu, Aman Jobo tampaknya mempermasalahkan bantuan Kemensos ke daerah yang dipimpinnya itu.
Dia tampak marah-marah kepada para petugas itu, lalu mengeluarkan upatan kepada mensos Tri Rismaharini.
Bahkan Bupati Alor Aman Jobo mengancam akan melempar para petugas itu dengan kursi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News