Pengadaan Alutsista Bisa Menimbulkan Krisis Keuangan Negara?

GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera memberi tanggapan terkait rencana belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp 1.760 triliun.

Seperti diketahui, isu rencana belanja alutsista itu muncul setelah beredarnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemenhan dan TNI.

Dalam draf itu terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan yang mencapai angka USD 124,9 miliar atau sekitar Rp 1.760 triliun.

BACA JUGA:  Polemik Alutsista, Orang Kuat Jokowi Harus Turun Tangan

"Peningkatan alutsista memang diperlukan untuk mencapai MEF (minimum essential force). Akan tetapi, anggaran dan pengadaan alutsista harus detail, terutama memperhatikan besaran APBN," ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (4/6/2021).

Menurut Mardani Ali Sera, di tengah pandemi covid-19, pengelolaan keuangan negara mesti diprioritaskan untuk memulihkan kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:  Soal Pengadaan Alutsista, Puan Beri Peringatan ke Menhan Prabowo

"Jangan sampai ke depan timbul krisis akibat pengelolaan APBN yang buruk. Aspek ini tidak boleh dilupakan, mesti dikonsolidasikan secara baik," pungkasnya.

Di sisi lain, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk 25 tahun masih sedikit.

BACA JUGA:  Heboh Isu Alutsista, Anis Matta: Militer Indonesia Harus Top 5

Meski tergolong kecil untuk kebutuhan 25 tahun ke depan, Khairul mengingatkan pemerintah lebih cermat dalam mencari sumber pendanaannya.
Terlebih lagi bila menggunakan pinjaman luar negeri, suku bunganya harus serendah mungkin dan tenornya sepanjang mungkin.

"Artinya, suku bunga di bawah 2 persen atau bahkan 2 persen, dengan dengan tenor panjang 12 tahun, kalau memungkinkan sampai 30 tahun," ujar Khairul. (*)