GenPI.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Posisi tersebut sebelumnya tidak ada di kementerian itu.
Menanggapi keputusan Jokowi, pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga, mengatakan keputusan itu sangat mengejutkan mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan.
"Ini makin urgen mengingat keuangan negara yang lagi morat-marit. Seharusnya negara berhemat agar rencana pembangunan tidak terganggu," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Sabtu (5/6).
Jamiluddin mengatakan, bertambahnya wakil menteri itu akan membebani anggaran untuk Kemenpan RB. Padahal, sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian.
"Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN," jelasnya.
Bahkan, dia menuturkan atas nama penghematan, PNS harus menerima THR dan gaji ke-13 tidak penuh. Para PNS harus menerima keputusan itu meskipun harus mengelus dada.
"Jadi dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk para wakil menteri? Anggaran yang dikeluarkan negara tampaknya tidak sebanding dengan kinerja mereka," ucap akademisi itu.
Jamiluddin sangat menyayangkan keputusan yang diambil itu. Dia menyimpulkan penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada sukarelawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News