GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang blak-blakan angkat suara terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial (bansos) yang tak mencapai target.
Menurut Ngorang, ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan bansos tak mencapai target, yaitu terdapat indikasi penyelewengan anggaran.
Pasalnya, bisa saja para pemegang proyek itu menuliskan biaya yang jauh lebih tinggi dalam proposal anggaran dibandingkan dengan harga aslinya.
BACA JUGA: Pengakuan Firli Bahuri di Gedung DPR RI Mengejutkan, Ternyata KPK
"Mereka bisa saja menuliskan Rp 15 ribu di dalam proposal permohonan anggaran, walaupun harga tanahnya Rp 10 ribu. Lalu, Rp 5 ribu itu mereka kantongi sendiri,” jelas Ngorang kepada GenPI.co, Jumat (4/6).
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi hanya pada urusan pembebasan lahan dan belum di bidang lain.
BACA JUGA: Suara Lantang Ali Ngabalin Bikin Kaget: Jangan Paksa Jokowi...
"Masalah penyelewengan itu bisa saja terjadi hanya di urusan pembebasan lahan. Masih banyak bentuk penyelewengan anggaran di sektor lain dalam pembangunan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ngorang menegaskan bahwa indikasi korupsi memang terjadi di dalam anggaran bansos.
Hal tersebut sudah diketahui oleh publik sejak penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
