GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan penjelasan terkait fungsi rapat kabinet yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu, akibat tak tercapainya target pembangunan dan dana bantuan sosial (bansos).
Menurut Ngorang, rapat kabinet berfungsi untuk mengawasi dan mengkoordinasikan terkait program pemerintahan yang tengah atau sudah berjalan.
“Monitoring itu mengawasi sejauh mana rencana-rencana suatu program itu sudah dieksekusi atau dilaksanakan di lapangan,” ujarnya kepada GenPI.co.
Ngorang mengatakan bahwa setiap kementerian itu pasti sudah ada hal-hal yang dipersiapkan untuk dilaporkan dan dikoordinasikan dalam rapat kabinet.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu pun menilai bahwa koordinasi tiap-tiap kementerian dan lembaga saat ini sudah berjalan lebih mudah akibat bantuan teknologi.
“Kalau sekarang ini semua sudah pakai digital, jadi koordinasi antarpihak sangat gampang,” katanya.
Oleh karena itu, hal yang harus benar-benar disusun oleh setiap kementerian dan lembaga adalah laporan dari pelaksanaan program tersebut.
“Tinggal laporannya saja yang harus dipersiapkan oleh kementerian terkait dan bekerja sama dengan pemerintahan yang tingkatnya lebih rendah,” ungkapnya.
Ngorang pun mengambil contoh Kementerian PUPR. Dalam rapat kabinet, Kementerian PUPR harus bisa menyajikan laporan terkait program dan proyek pembangunan di lapangan.
Data tersebut didapatkan Kementerian PUPR dengan melakukan koordinasi dengan Dinas PU di wilayah tempat program pembangunan tersebut dilaksanakan.
“Itu bisa dilaporkan bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana penggunaan anggarannya,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News