Rencana Pemerintah Ini Ditentang, Demokrat Bersuara Keras

GenPI.co - Legislator Partai Demokrat Bramantyo Suwondo blak-blakan menentang rencana pemerintah.

Bramantyo menilai, rencana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan akan berimbas ke agenda kerja pemerintah.

Kebijakan itu pun dinilai akan kontra produktif bagi pemerintahan.

BACA JUGA:  Seret nama SBY, Mahfud MD Kena Skakmat Politikus Demokrat

"Padahal, periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menitikberatkan pada rencana pembangunan SDM yang berkualitas," kata Bramantyo di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Menurut dia, rencana ini juga makin menjauhkan pemerintah pada semangat UUD 1945 bab pendidikan dan kebudayaan.

BACA JUGA:  Menteri Yasonna Sindir AHY, Demokrat Naik Pitam

Di dalamnya telah mengamanati bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Menurut Bram, sudah semestinya pemerintah mencerdaskan warga negaranya.

BACA JUGA:  Jokowi Disemprot Demokrat, Pedasnya Ampun-ampunan!

Bukan malah memperberatkan masyarakat dalam memeroleh pendidikan.

Seperti diketahui, jasa pendidikan termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN, sebagaimana tertuang dalam draft RUU KUP.

Selain bidang pendidikan, sejumlah sektor lain juga akan dikenakan pajak mulai sembako, pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, keuangan, hingga asuransi.(*)