GenPI.co - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu blak-blakan mengkritik rencana pemerintah soal penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako).
Ahmad Syaikhu mengungkapkan, kebijakan tersebut akan makin menyengsarakan rakyat di tengah kondisi pandemi covid-19 yang belum mereda.
"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena mencederai rasa keadilan," jelas Syaikhu dalam keterangan resminya, Jumat (10/6).
Ahmad Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia makin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.
"Ini keadilannya di mana, jika benar bahwa sembako akan dipajaki?" ungkapnya.
Dia pun sangat menyayangkan munculnya wacana tersebut, karena di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan.
Syaikhu pun meminta pemerintah memiliki rasa empati dengan kondisi yang menghimpit rakyat.
"Pajak sembako akan makin mencekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," tegas Syaikhu.
Syaikhu menambahkan, seharusnya dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan.
"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News